Selamat Datang Di Pengadilan Agama Ende   Click to listen highlighted text! Selamat Datang Di Pengadilan Agama Ende Powered By GSpeech
  • Sambutan Ketua
    Pengantar Ketua
    Pengadilan Agama Ende berupaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan guna mewujudkan Peradilan yang Agung dengan berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikLebih Lanjut
  • Mudahnya Menelusuri Perkara
    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP, Informasi Perkara Pengadilan Agama Ende dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Agama EndeLebih Lanjut
  • Siwas
    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.Lebih Lanjut
  • Tutorial Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
    Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhanaLebih Lanjut

Tugas dan Fungsi Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Parigi yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Parigi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

  1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

  2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang - undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VII/2006).

  3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengwasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusia/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

  4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006).

  5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

  6. Fungsi Lainnya

  • Melakukan Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

  • Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainnya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

APLIKASI - APLIKASI PENDUKUNG


abs komdanas simari direktori

lpse jdih perpus sikep

Indonesian Arabic Dutch English French German Malay

011543
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
296
402
1651
33
11543
0
11543

Your IP: 54.221.75.115
Server Time: 2018-11-20 20:42:02

We have 18 guests and no members online

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech