Welcome to Pengadilan Agama Ende   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Agama Ende Powered By GSpeech
  • Direktori Putusan
    Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Ende.Selengkapnya
  • Selamat Datang
    Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Ende. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.Selengkapnya
  • TUTORIAL PENYELESAIAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH
    Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhanaSelengkapnya
  • Sambutan Ketua
    Pengadilan Agama Ende berupaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan guna menuju terwujudnya Peradilan yang Agung berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan serta Surat dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 362/DJU/HM02.3/4/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Standarisasi Website Pengadilan. Pengadilan Agama Ende telah memenuhi Standarisasi Website Pengadilan sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website PengadilanSelengkapnya
  • POSBAKUM
    Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukumSelengkapnya

    

Lampung - Humas :Setelah Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, seluruh pengadilan se-Indonesia berupaya menerapkan sistem tersebut semaksimal mungkin. Tidak terkecuali dengan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang beserta pengadilan tingkat pertama di bawahnya.

Pada masa lalu masyarakat selalu menilai bila hendak berperkara, khususnya perdata di pengadilan pasti rumit, waktunya lama dan berbiaya mahal.  "Tetapi semenjak

diberlakukan e Court  pandangan masyarakat tersebut akan berubah drastis karena sistem ini akan memangkas waktu dan panggilan serta membuat proses menjadi sangat sederhana" Ujar Ketua Pengadilan Tinggi  (KPT)Tanjung Karang Zaid Umar Bob Said,S.H.,M.H. sesaat setelah menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Herri Swantoro,S.H.,M.H. di gedung Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Rabu sore, 21 November 2018.

Pria yang akrab disapa Bob ini menerangkan pihaknya berupaya dengan sungguh-sungguh menyiapkan perangkat e-Court,terlebih lagi pembekalan untuk peningkatan kapasitas bagi administrator perkara perdata dan petugas IT.

"Dan kini pelayananan e-Court telah menjangkau sisi-sisi pelosok dari Propinsi Lampung ini" Ujar KPT yang sebelumnya telah berpengalaman sebagai KPT Bangka Belitung dan WKPT Bandung ini.

Ia menambahkan bahwa hanya PN Gedong Tataan yang belum menerapkan e-Court sepenuhnya, hal ini bisa ia maklumi mengingat pengadilan tersebut baru saja diresmikan oleh Ketua MA di Melonguane 22 Oktober lalu.

Sebelumnya di tempat yang sama,di PT Tanjung Karang,  Dirjen Badilum, Dr. Herri Swantoro,S.H.,M.H berbicara di hadapan para KPT Seluruh Indonesia menyampaikan bahwa pelaksanaan manajemen peradilan, termasuk e-Court  tergantung pimpinan Pengadilan Tinggi untuk mendorong dan memotivasi anggotanya agar maksimal kinerjanya. "Bila melihat statistik aktivasi peradilan umum pada aplikasi e-Court, untuk wilayah barat pelopor pertama yang menghijaukan sistem e-Court adalah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang" Ujar Herri.

Herri menambahkan sedangkan  wilayah tengah pelopornya adalah Pengadilan Tinggi Semarang dan wilayah timur Pengadilan Tinggi Makassar, setelah itu baru diikuti pengadilan-pengadilan tinggi lain.

Dirjen Badilum yang melakukan kunjungan kerja ke wilayah hukum PT Tanjung Karang ini, kemarin siang telah melihat langsung kesiapan PN Gedong Tataan dan juga lokasi tanah untuk pembangunan PN Gedong Tataan ke depan dilanjutkan sore harinya dengan kunjungan ke PN Tanjung Karang, PT Tanjung Karang. Sedangkan  pada malam harinya Dirjen melakukan pembinaan kepada para KPT Se-Indonesia, KPN & WKPN, Panitera serta Panmud Perdata Se-Lampung di Ballroom Hotel Novotel Lampung. "Kita harus terus berupaya mewujudkan tata kelola pengadilan yang modern" Tegas Herri.

Menyambut hal-hal yang dicanangkan  oleh Dirjen Badilum dan digalakkan oleh KPT Tanjung Karang tersebut, Muhammad Yunus, salah seorang Advokat dan Aktivis LSM terkemuka di Lampung sangat mengapresiasi kemajuan program pengadilan tersebut. "Apalagi kalau benar pemanggilan para pihak atau penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan bisa dilakukan secara elektronik maka kita bisa melakukannya dari rumah atau kantor kita. Ini sangat praktis dan visioner" Papar Yunus berapi-api. (Jimmy/Cakra/Rita)

Pilih Bahasa

Sosial Media Kami

          

Pengunjung

386038
Hari Ini
Yesterday
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
154
313
1995
379903
1995
27417
386038

Your IP: 3.227.252.66
Server Time: 2019-12-06 05:06:47

We have 66 guests and no members online

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech