Welcome to Pengadilan Agama Ende, Jalan Gatot Subroto KM 4 Ende Flores NTT, Website ini telah dilengkapi dengan, Auto Teks Reader   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Agama Ende, Jalan Gatot Subroto KM 4 Ende Flores NTT, Website ini telah dilengkapi dengan, Auto Teks Reader Powered By GSpeech
  • SELAMAT DATANG DI PENGADILAN AGAMA ENDE
    Alamat: Jalan Gatot Subroto KM 4 Mautapaga Ende Timur Kabupaten Ende, Flores, NTT. A. Jam Kerja: · Hari Senin s.d Kamis Pukul 08.00 WITA s.d pukul 16.30 WITA · Hari Jum'at pukul 07.30 WITA s.d pukul 17.00 WITA B. Jam Istirahat: · Hari Senin s.d Kamis Pukul 12.00 WITA s.d pukul 13.00 WITA · Hari Jum'at pukul 11.30 WITA s.d pukul 13.00 WITARead more
  • SAMBUTAN KETUA PENGADILAN AGAMA ENDE
    Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Pengadilan Agama Ende mampu menerbitkan informasi bagi masyarakat para pencari keadilan melalui media elektronik yaitu Website Pengadilan Agama Ende. Dalam era keterbukaan kita dituntut untuk memberikan transparansi informasi seluas-luasnya bagi masyarakat baik yang berkaiatan dengan pengelolaan keuangan perkara para pihak pencari keadilan maupun DIPA Pengadilan Agama Ende dan tentunya tupoksi pokok peradilan mengenai perkara (sebatas yang diperbolehkan menjadi konsumsi publik oleh undang-undang)Read more
  • DIREKTORI PUTUSAN
    Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tangungjawabnya. Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.Read more
  • POSBAKUM
    Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukumRead more
  • TUTORIAL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN ACARA SEDERHANA
    Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhanaRead more

 

Tiga Instruksi Ketua MA disampaikan Dirjen Badilag dalam Acara Pembinaan di Padang

Padang | PTA Bengkulu

Ketua PTA Bengkulu, H. Pelmizar, didampingi Sekretaris PTA Bengkulu, Hendriansyah, menghadiri acara Pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. H. Sunarto, S.H, M.Hum.,Wakil Ketua MARI Non Yudisial, Ketua Kamar Agama, Dr. Amran Suardi, S.H., M.H.dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Acara ini diikuti oleh Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno. M.Si., Psy., dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia. Acara diselenggarakan di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (31/7//2018)

 

Saat pembinaan yang dimulai setelah jamuan makan malam bersama pimpinan Mahkamah Agung ini, Dirjen Badilag menyampaikan 3 instruksi Ketua Mahkamah Agung RI kepada seluruh KPTA yang hadir.

Pertama, Badilag akan mengadakan lomba PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dimana setiap Pengadilan Tinggi Agama harus menunjuk salah satu pengadilan tingkat pertama yang telah mengimplementasikan dan memiliki kualitas di dalam pelayanan terpadu satu atap. Dimana pelayanan terpadu ini harus dibuat dalam bentuk narasi dan dishooting mulai dari awal pelayanan sampai akhir, dan setiap pengadilan tingkat banding harus mengirimkan perwakilan. Lomba ini akan dinilai dan nantinya akan dijadikan SOP internal di masing-masing wilayah tingkat banding.

Instruksi kedua adalah adanya evaluasi oleh Menteri Aparatur Negara tentang PMRB ( Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi ) dimana nilai MA tahun ini mengalami penurunan, disebabkan kita tidak lagi aktif memperhatikan kembali 8 area reformasi birokrasi. Oleh karena itu para pimpinan pengadilan tingkat banding diinstruksikan untuk mengevaluasi ulang PMRB di lingkungan masing-masing. “Saya minta kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar mereview ulang tentang PMRB agar lingkungan peradilan agama ini memberikan sumbangsih terbaik” pesan Bapak Dirjen.

Instruksi ketiga, KMA menyatakan wajib menyelesaikan pengadilan-pengadilan yang belum terakreditasi pada tahun 2018 ini, dan akan dilaksanakan evaluasi-evaluasi sebelum bulan September, sebelum pelaksanaan PTWP di Bali, nantinya akan dilaksanakan pemberian sertifikasi. “Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, marilah kita jadilan Peradilan Agama sebagai Role Model di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Esok harinya, Selasa pagi (01/08/2018), dilanjutkan Wisuda Purnabhakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H., dihadiri seluruh Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Ketua PTA Seluruh Indonesia. Masih bertempat di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, acara prosesi wisuda purnabhakti ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat.

Wakil Ketua MARI Non Yudisial, Sunarto memimpin acara wisuda purnabhakti KPTA Padang yang telah memasuki masa pensiun. Dalam sambutannya, beliau mengatakan pimpinan MA menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian H. Hasan Basri Harahapselama menjadi hakim sampai dengan mengakhiri pengabdian dalam jabatan terakhir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

“Tidak diragukan lagi, betapa besar kontribusi H. Hasan Basri Harahapselama 37 tahun masa bakti bagi perjuangan di Badan Peradilan Agama ini” kata Sunarto.   Meski sudah purnabhakti, hakikatnya wisudawan purnabhakti ini tetap menjadi bagian warga peradilan.

Whistleblowing System.?

         
APA ITU WHISTLEBLOWING ? adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung akan merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai whistleblower karena Badan Pengawasan hanya fokus pada informasi yang Anda laporkan.
Kunjungi plikasi di SINI
Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
SIMARI-Terintegrasi dikembangkan untuk dipergunakan secara nasional. Sistem ini dapat diakses melalui situs mahkamahagung.go.id. Sistem ini meneraplan “single sign in” sebagai cara mengotentifikasi user. Dengan sekali login, pengguna dapat mengakses beberapa aplikasi sekaligus. Ketua MA mengatakan, SIMARI sangat diperlukan untuk mengimplementasikan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. SIMARI-Terintegrasi perlu dibangun, menurut Ketua MA, lantaran sejak lembaga peradilan berada dalam satu atap di bawah MA pada tahun 2005, masing-masing satker dan pengadilan mengembangkan aplikasi maupun sistem informasi sendiri-sendiri. “Di satu sisi sangat positif dalam rangka meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat namun di sisi lain hal negatifnya adalah tidak efisien dan tidak efektif,” tandasnya.
Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang hal tersbut pada pokok surat serta telah dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi Data Kepegawaian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, bersama ini diharapkan masing-masing satuan kerja melengkapi data kepegawaian yang dibutuhkan dalam Aplikasi SIKEP tersebut.

Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menciptakan Good Govermance merupakan impian semua pihak agar terciptanya kesejahteraan dan kestabilan. Diantara syarat pemerintah yang baik adalah responsiveness (cepat tanggap), transparansi penegarakan hukum, berpartisipasi, efektif dan efisien. Syarat-syarat itulah saat ini sedang digalakan Mahkamah Agung RI. Tak hanya itu, keterbukaan informasi publik, peningkatan pelayanan, serta terus meningkatkan performa dan kapabilitas dalam reformasi birokrasi juga sedang dan terus dilakukan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung. Salam satu yang dilakukan Mahkamah Agung adalah menciptakan system aplikasi terpadu yang disebut dengan KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional), aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data asset, kepegawaian, keuangan dan remunerasi.

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Klik DI SINI

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

idardanlenms

011464
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
220
200
1072
9922
1984
2340
11464

Your IP: 54.224.247.42
Server Time: 2018-10-19 14:31:21

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Galeri Kegiatan

Sidang Luar Gedung di Maurole
Eksekusi Rill 2018
Semarak HUT MA ke 73
Sidang Keliling di Pulau Ende
Napak Tilas Pak Dirjen
Penerimaan Sertifikat APM
Diskusi IHAKI
Eksekusi Jilid 4
MoU Posbakum
Pembinaan KPTA NTT

Kami memiliki 90 tamu dan tidak ada anggota online

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech