Welcome to Pengadilan Agama Ende, Jalan Gatot Subroto KM 4 Ende Flores NTT, Website ini telah dilengkapi dengan, Auto Teks Reader   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Agama Ende, Jalan Gatot Subroto KM 4 Ende Flores NTT, Website ini telah dilengkapi dengan, Auto Teks Reader Powered By GSpeech
  • SELAMAT DATANG DI PENGADILAN AGAMA ENDE
    Alamat: Jalan Gatot Subroto KM 4 Mautapaga Ende Timur Kabupaten Ende, Flores, NTT. A. Jam Kerja: · Hari Senin s.d Kamis Pukul 08.00 WITA s.d pukul 16.30 WITA · Hari Jum'at pukul 07.30 WITA s.d pukul 17.00 WITA B. Jam Istirahat: · Hari Senin s.d Kamis Pukul 12.00 WITA s.d pukul 13.00 WITA · Hari Jum'at pukul 11.30 WITA s.d pukul 13.00 WITARead more
  • SAMBUTAN KETUA PENGADILAN AGAMA ENDE
    Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Pengadilan Agama Ende mampu menerbitkan informasi bagi masyarakat para pencari keadilan melalui media elektronik yaitu Website Pengadilan Agama Ende. Dalam era keterbukaan kita dituntut untuk memberikan transparansi informasi seluas-luasnya bagi masyarakat baik yang berkaiatan dengan pengelolaan keuangan perkara para pihak pencari keadilan maupun DIPA Pengadilan Agama Ende dan tentunya tupoksi pokok peradilan mengenai perkara (sebatas yang diperbolehkan menjadi konsumsi publik oleh undang-undang)Read more
  • DIREKTORI PUTUSAN
    Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tangungjawabnya. Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.Read more
  • POSBAKUM
    Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukumRead more
  • TUTORIAL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN ACARA SEDERHANA
    Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhanaRead more

 

Ketua PA Ende Mutasi, Pimpinan PTA NTT Lakukan Audit di PA Ende

Ende  I  04 September 2018

Berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam lampiran Surat Dirjen Badilag Nomor 1999/DJA/KP.04.6/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 perihal Hasil Rapat Pimpinan Pada Lingkungan Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama Ende dimutasi/promosi menjadi Ketua Pengadilan Agama Klungkung.

 

Terkait dengan hal tersebut serta menindaklanjuti SEMA No. 8 Tahun 1996 tanggal 30 Oktober 1996 tentang pertanggunghawaban perkara dan keuangan pihak ketiga dalam rangka serah terima jabatan ketua dan panitera, maka ketua PTA Nusa Tenggara Timur Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H. bersama Wakil Ketua PTA Nusa Tengara Timur Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H. dan Sekretaris PTA Nusa Tenggara Timur, Bahruddin, S.H., M.H. melakukan audit dalam rangka serah terima jabatan pada tanggal 04 September 2018 di Pengadilan Agama Ende.

 

Audit tersebut meliputi Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara, Keuangan Perkara, Keuangan PNBP/HHK/HHK lainnya, Keuangan DIPA serta BMN di Pengadilan Agama Ende.

Saat berita ini dipublish audit masih sementara berlangsung, dan rencananya hasil audit dan rekomendasi akan disampaikan saat pembinaan yang direncanakan sekira pukul 14.00 hari ini juga. (Tim IT/A2)

Whistleblowing System.?

         
APA ITU WHISTLEBLOWING ? adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung akan merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai whistleblower karena Badan Pengawasan hanya fokus pada informasi yang Anda laporkan.
Kunjungi plikasi di SINI
Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
SIMARI-Terintegrasi dikembangkan untuk dipergunakan secara nasional. Sistem ini dapat diakses melalui situs mahkamahagung.go.id. Sistem ini meneraplan “single sign in” sebagai cara mengotentifikasi user. Dengan sekali login, pengguna dapat mengakses beberapa aplikasi sekaligus. Ketua MA mengatakan, SIMARI sangat diperlukan untuk mengimplementasikan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. SIMARI-Terintegrasi perlu dibangun, menurut Ketua MA, lantaran sejak lembaga peradilan berada dalam satu atap di bawah MA pada tahun 2005, masing-masing satker dan pengadilan mengembangkan aplikasi maupun sistem informasi sendiri-sendiri. “Di satu sisi sangat positif dalam rangka meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat namun di sisi lain hal negatifnya adalah tidak efisien dan tidak efektif,” tandasnya.
Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang hal tersbut pada pokok surat serta telah dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi Data Kepegawaian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, bersama ini diharapkan masing-masing satuan kerja melengkapi data kepegawaian yang dibutuhkan dalam Aplikasi SIKEP tersebut.

Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menciptakan Good Govermance merupakan impian semua pihak agar terciptanya kesejahteraan dan kestabilan. Diantara syarat pemerintah yang baik adalah responsiveness (cepat tanggap), transparansi penegarakan hukum, berpartisipasi, efektif dan efisien. Syarat-syarat itulah saat ini sedang digalakan Mahkamah Agung RI. Tak hanya itu, keterbukaan informasi publik, peningkatan pelayanan, serta terus meningkatkan performa dan kapabilitas dalam reformasi birokrasi juga sedang dan terus dilakukan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung. Salam satu yang dilakukan Mahkamah Agung adalah menciptakan system aplikasi terpadu yang disebut dengan KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional), aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data asset, kepegawaian, keuangan dan remunerasi.

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Klik DI SINI

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

idardanlenms

011421
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
177
200
1029
9922
1941
2340
11421

Your IP: 54.224.247.42
Server Time: 2018-10-19 14:29:15

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Galeri Kegiatan

Sidang Luar Gedung di Maurole
Eksekusi Rill 2018
Semarak HUT MA ke 73
Sidang Keliling di Pulau Ende
Napak Tilas Pak Dirjen
Penerimaan Sertifikat APM
Diskusi IHAKI
Eksekusi Jilid 4
MoU Posbakum
Pembinaan KPTA NTT

Kami memiliki 47 tamu dan tidak ada anggota online

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech