logo ok

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 127

PEDOMAN ADMINISTRASI KEUANGAN

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;
  3. Surat Edaran Sekretaris MA-RI Nomor 042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan di Bawaahnya;
  4. Peraturan Sekretaris MA-RI No.002 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
  5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-187/PB/2017 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Keuaangan RI Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK RI Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara / Lembaga;
  11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2017 Perubahan PMK No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.02/2017 Perubahan Atas PMK RI No. 11/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 182/PMK.05/2017 Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementrian Negara / Lembaga;
  14. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018   tanggal   2 Pebruari 2018, tentang Tata Cara Revisi Anggaran

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Ende

Jl. Gatot Subroto, Km 04 Kelurahaan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende - Flores, NTT

Telp: (0381) 21241/                      Fax: (0381) 22430
Website : pa-ende.net,              Webmail:Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.                        Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tautan Aplikasi

SIPP

Komdanas

SIKEP

SIMARI

LPSE

Info Perkara PA Ende

SIPP PA Ende

Jadwal Sidang PA Ende

 

TIM IT Pengadilan Agama Ende @2020

Dalam Mencegah Penyebaran Virus Covid 19 "Pengadilan Agama Ende" Membuka Layanan Konsultasi Via WA Yaitu Tanya Sartika, #PakaiMasker #JagaJarakAman #DiRumahAja