Welcome to Pengadilan Agama Ende, Jalan Gatot Subroto KM 4 Ende Flores NTT, Website ini telah dilengkapi dengan, Auto Teks Reader   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Agama Ende, Jalan Gatot Subroto KM 4 Ende Flores NTT, Website ini telah dilengkapi dengan, Auto Teks Reader Powered By GSpeech
  • SELAMAT DATANG DI PENGADILAN AGAMA ENDE
    Alamat: Jalan Gatot Subroto KM 4 Mautapaga Ende Timur Kabupaten Ende, Flores, NTT. A. Jam Kerja: · Hari Senin s.d Kamis Pukul 08.00 WITA s.d pukul 16.30 WITA · Hari Jum'at pukul 07.30 WITA s.d pukul 17.00 WITA B. Jam Istirahat: · Hari Senin s.d Kamis Pukul 12.00 WITA s.d pukul 13.00 WITA · Hari Jum'at pukul 11.30 WITA s.d pukul 13.00 WITARead more
  • SAMBUTAN KETUA PENGADILAN AGAMA ENDE
    Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Pengadilan Agama Ende mampu menerbitkan informasi bagi masyarakat para pencari keadilan melalui media elektronik yaitu Website Pengadilan Agama Ende. Dalam era keterbukaan kita dituntut untuk memberikan transparansi informasi seluas-luasnya bagi masyarakat baik yang berkaiatan dengan pengelolaan keuangan perkara para pihak pencari keadilan maupun DIPA Pengadilan Agama Ende dan tentunya tupoksi pokok peradilan mengenai perkara (sebatas yang diperbolehkan menjadi konsumsi publik oleh undang-undang)Read more
  • DIREKTORI PUTUSAN
    Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tangungjawabnya. Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.Read more
  • POSBAKUM
    Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukumRead more
  • TUTORIAL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN ACARA SEDERHANA
    Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhanaRead more

Alur Layanan Informasi Khusus

Khusus

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan.
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
  3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengadaannya.
  4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon.
  5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

 

Biaya Perolehan Informasi

  1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
  2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
  3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
  4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
  5. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

 

 

 

 

--- Amrul Arsyad --

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

idardanlenms

011470
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
226
200
1078
9922
1990
2340
11470

Your IP: 54.224.247.42
Server Time: 2018-10-19 14:31:37

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Galeri Kegiatan

Sidang Luar Gedung di Maurole
Eksekusi Rill 2018
Semarak HUT MA ke 73
Sidang Keliling di Pulau Ende
Napak Tilas Pak Dirjen
Penerimaan Sertifikat APM
Diskusi IHAKI
Eksekusi Jilid 4
MoU Posbakum
Pembinaan KPTA NTT

Kami memiliki 96 tamu dan tidak ada anggota online

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech