Welcome to Pengadilan Agama Ende, Jalan Gatot Subroto KM 4 Ende Flores NTT, Website ini telah dilengkapi dengan, Auto Teks Reader   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Agama Ende, Jalan Gatot Subroto KM 4 Ende Flores NTT, Website ini telah dilengkapi dengan, Auto Teks Reader Powered By GSpeech
  • SELAMAT DATANG DI PENGADILAN AGAMA ENDE
    Alamat: Jalan Gatot Subroto KM 4 Mautapaga Ende Timur Kabupaten Ende, Flores, NTT. A. Jam Kerja: · Hari Senin s.d Kamis Pukul 08.00 WITA s.d pukul 16.30 WITA · Hari Jum'at pukul 07.30 WITA s.d pukul 17.00 WITA B. Jam Istirahat: · Hari Senin s.d Kamis Pukul 12.00 WITA s.d pukul 13.00 WITA · Hari Jum'at pukul 11.30 WITA s.d pukul 13.00 WITARead more
  • SAMBUTAN KETUA PENGADILAN AGAMA ENDE
    Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Pengadilan Agama Ende mampu menerbitkan informasi bagi masyarakat para pencari keadilan melalui media elektronik yaitu Website Pengadilan Agama Ende. Dalam era keterbukaan kita dituntut untuk memberikan transparansi informasi seluas-luasnya bagi masyarakat baik yang berkaiatan dengan pengelolaan keuangan perkara para pihak pencari keadilan maupun DIPA Pengadilan Agama Ende dan tentunya tupoksi pokok peradilan mengenai perkara (sebatas yang diperbolehkan menjadi konsumsi publik oleh undang-undang)Read more
  • DIREKTORI PUTUSAN
    Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tangungjawabnya. Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.Read more
  • POSBAKUM
    Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukumRead more
  • TUTORIAL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN ACARA SEDERHANA
    Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhanaRead more

Hak-Hak Pemohon Informasi

1. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali:

a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi, dapat:

  • Menghambat proses penegakan hukum;
  • Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  • Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
  • Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
  • Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  • Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  • Mengungkap rahasia pribadi;
  • Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
  • Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

b. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

 

2. Pastikan anda mendapat tanda bukti Permohonan Informasi berupa nomor pendaftaran ke Petugas Informasi / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan Anda kurang lengkap.

 

3. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

 

4. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

 

5. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

 

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

 

 

 

--Amrul Arsyad--

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

idardanlenms

011439
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
195
200
1047
9922
1959
2340
11439

Your IP: 54.224.247.42
Server Time: 2018-10-19 14:30:07

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Galeri Kegiatan

Sidang Luar Gedung di Maurole
Eksekusi Rill 2018
Semarak HUT MA ke 73
Sidang Keliling di Pulau Ende
Napak Tilas Pak Dirjen
Penerimaan Sertifikat APM
Diskusi IHAKI
Eksekusi Jilid 4
MoU Posbakum
Pembinaan KPTA NTT

Kami memiliki 65 tamu dan tidak ada anggota online

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech