Welcome to Pengadilan Agama Ende, Jalan Gatot Subroto KM 4 Ende Flores NTT, Website ini telah dilengkapi dengan, Auto Teks Reader   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Agama Ende, Jalan Gatot Subroto KM 4 Ende Flores NTT, Website ini telah dilengkapi dengan, Auto Teks Reader Powered By GSpeech
  • SELAMAT DATANG DI PENGADILAN AGAMA ENDE
    Alamat: Jalan Gatot Subroto KM 4 Mautapaga Ende Timur Kabupaten Ende, Flores, NTT. A. Jam Kerja: · Hari Senin s.d Kamis Pukul 08.00 WITA s.d pukul 16.30 WITA · Hari Jum'at pukul 07.30 WITA s.d pukul 17.00 WITA B. Jam Istirahat: · Hari Senin s.d Kamis Pukul 12.00 WITA s.d pukul 13.00 WITA · Hari Jum'at pukul 11.30 WITA s.d pukul 13.00 WITARead more
  • SAMBUTAN KETUA PENGADILAN AGAMA ENDE
    Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Pengadilan Agama Ende mampu menerbitkan informasi bagi masyarakat para pencari keadilan melalui media elektronik yaitu Website Pengadilan Agama Ende. Dalam era keterbukaan kita dituntut untuk memberikan transparansi informasi seluas-luasnya bagi masyarakat baik yang berkaiatan dengan pengelolaan keuangan perkara para pihak pencari keadilan maupun DIPA Pengadilan Agama Ende dan tentunya tupoksi pokok peradilan mengenai perkara (sebatas yang diperbolehkan menjadi konsumsi publik oleh undang-undang)Read more
  • DIREKTORI PUTUSAN
    Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tangungjawabnya. Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.Read more
  • POSBAKUM
    Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukumRead more
  • TUTORIAL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN ACARA SEDERHANA
    Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhanaRead more

Prosedur Keberatan Informasi

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam  hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

  • Adanya penolakan atas permohonan informasi.
  • Tidak disediakannya informasi  yang wajib diumumkan  secara berkala.
  • Tidak ditanggapinya permohonan informasi.
  • Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
  • Tidak dipenuhinya permohonan informasi.
  • Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau
  • Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.

2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

 

B. Registrasi

  1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika  diperlukan.
  2. Petugas  Informasi  langsung memberikan salinan  formulir  keberatan  sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
  3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan dan meneruskannya kepada   atasan PPID dengan tembusan   kepada  PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

 

C. Tanggapan Atas Keberatan

  1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang  disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam  waktu 20  (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
  2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan.

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan.

c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:

  • Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas.
  • Membatalkan  putusan PPID dan/atau  memerintahkan  PPID untuk memberikan sebagian  atau  seluruh   informasi   yang   diminta   kepada Pemohon dalam  jangka waktu  tertentu selambat-lambat  14 (empat belas) hari kerja.
  • Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan   pelayanan  informasi   sesuai   dengan   Undang-undang   dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja.
  • Menetapkan biaya yang wajar  yang dapat  dikenakan   kepada  pemohon informasi.
  • Petugas  Informasi menyampaikan atau mengirimkan  keputusan  Atasan   PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja  sejak menerima  tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

3. PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

idardanlenms

011385
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
141
200
993
9922
1905
2340
11385

Your IP: 54.224.247.42
Server Time: 2018-10-19 14:27:29

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Galeri Kegiatan

Sidang Luar Gedung di Maurole
Eksekusi Rill 2018
Semarak HUT MA ke 73
Sidang Keliling di Pulau Ende
Napak Tilas Pak Dirjen
Penerimaan Sertifikat APM
Diskusi IHAKI
Eksekusi Jilid 4
MoU Posbakum
Pembinaan KPTA NTT

Kami memiliki 11 tamu dan tidak ada anggota online

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech