Welcome to Pengadilan Agama Ende   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Agama Ende Powered By GSpeech
  • Direktori Putusan
    Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Ende.Selengkapnya
  • Selamat Datang
    Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Ende. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.Selengkapnya
  • TUTORIAL PENYELESAIAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH
    Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhanaSelengkapnya
  • Sambutan Ketua
    Pengadilan Agama Ende berupaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan guna menuju terwujudnya Peradilan yang Agung berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan serta Surat dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 362/DJU/HM02.3/4/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Standarisasi Website Pengadilan. Pengadilan Agama Ende telah memenuhi Standarisasi Website Pengadilan sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website PengadilanSelengkapnya
  • POSBAKUM
    Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukumSelengkapnya

    

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, SH., MH melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai Ditjen Badilag, Selasa (8/12), di gedung Sekretariat MA. Lt.12, Jakarta Pusat. Acara ini diikuti pejabat eselon II, III, IV dan seluruh staf Ditjen Badilag.

Dalam pembinaan ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian Dirjen Badilag, diantaranya tentang pelaksanaan SAPM. Aco Nur mengapresiasi pelaksanaan SAPM yang dilakukan dengan baik. Ini ditandai dengan 100 persen pengadilan agama yang sudah melaksanakan SAPM. "Tanpa kinerja yang baik tidak mungkin menghasilkan itu semua," ungkapnya dalam rapat koordinasi.

 

Ia juga mengapresiasi pelaksanaan evaluasi SAPM. Dimana evaluasi ini untuk menilai sejauh mana penerapan dari berbagai aspek yang ada di dalam SAPM dapat dilaksanakan dengan baik.

Aco Nur juga menjelaskan, setelah dilakukan evaluasi banyak Pengadilan Agama yang bertahan dengan predikat Exellent A. "Tapi ada juga Pengadilan Agama yang turun predikat menjadi B," jelasnya.

Selain acara pembinaan, Ditjen Badilag juga melakukan pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas. Pembacaan dan penandatanganan tersebut dilakukan oleh seluruh pejabat dan pegawai Ditjen Badilag yang dipimpin oleh Sekretaris Badilag Drs. Andi Kurniawan, MM.

Ada 7 point dalam Pakta Integritas yang diucapkan, yaitu :

1.      Saya akan selalu menjaga citra dan kredilitas Mahkamah Agung RI dan pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur,transparan  dan  akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi baik didalam maupun diluar lingkungan mahkamah Agung dan Pengadilan,sesuai kode etik dan Pedoman prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai Negeri sipil;

2.      Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan peraturan perundang undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;

3.      Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional;

4.      Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi,kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5.      Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.      Menghindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;

7.      Akan menyampaikan Informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(Ridwan | Hirpan Hilmi | Foto : Rahman Kili)

Pilih Bahasa

Sosial Media Kami

          

Pengunjung

315168
Hari Ini
Yesterday
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
1085
1256
11745
292697
29146
29397
315168

Your IP: 3.227.254.12
Server Time: 2019-09-22 17:14:14

We have 46 guests and no members online

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech