logo ok

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 176

Sejarah Pengadilan Agama Ende

 

Pengadilan Agama Ende telah ada sejak tahun 1964. Dasar Hukum terbentuknya Pengadilan Agama Ende beserta wewenangnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah diluar Jawa dan Madura dan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Irian Jaya.

Pada awalnya semua pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah yang berada di wilayah Nusa Tenggara di bawah wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Provinsi Surabaya dengan wilayah hukum meliput Indonesia Timur. Kemudian dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syari’ah Provinsi Ujung Pandang yang membawahi seluruh Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah wilayah Indonesia Timur, maka sejak itu pula wilayah hukum pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di Nusa Tenggara secara otomatis berada dalam wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syari’ah Provinsi Ujung Pandang. Bersamaan dengan itu terbentuk pula Mahkamah Syari’ah Nusa Tenggara yang salah satunya adalah Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Ende dengan wilayah yurisdiksi sedaratan Flores dengan ketua pertama Habib Saleh bin Abu Bakar Al Habsyi yang berkedudukan di Ende.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (1) menyatakan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta atas dasar Undang-undang tersebut maka Mahkamah Syari’ah / Mahkamah Syari’ah Provinsi dihilangkan, sehingga hanya memiliki nama Pengadilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama saja.

Sejak Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Ende berada dalam wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syari’ah Provinsi Ujung Pandang, kesadaran berhukum masyarakat semakin meningkat sehingga peninggkatan itu berbanding lurus dengan volume perkara dan pekerjaan pada Pengadilan Agama di wilayah Nusa Tenggara pada saat itu maka timbul gagasan untuk memekarkan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang. Gagasan pemekaran tersebut terealisir pada tanggal 28 Oktober 1982 dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1982 yang menetapkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang membawahi seluruh Pengadilan Agama Nusa Tenggara pada empat provinsi yaitu : Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor - Timur, maka mulai Tahun 1982 Pengadilan Agama se - Nusa Tenggara termasuk Pengadilan Agama Ende didalamnya secara yuridis di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Dan kondisi seperti ini berjalan kurang lebih tiga belas tahun. Dalam rangka efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi serta hal-hal lainnya maka dipandang perlu penggagasan untuk pemekaran wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 beserta penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592 yang disahkan oleh presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 April 1995 dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat empat Pengadilan Tinggi Agama dibentuk secara bersamaan yakni masing-masing : 1. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, 2. Pengadilan Tinggi Agama Palu, 3. Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dan 4. Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Pada tanggal 24 Nopember 1995 diresmikan berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan membawahi semua pengadilan Agama secara yuridis meliputi wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor - Timur maka sejak saat itu secara otomatis wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ende berada langsung dibawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Sejak ditetapkanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ke duan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka pembinaan administrasi dan financial Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Ende yang semula berada di bawah Departemen Agama dialihkan ke Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan lainnya. Dan berdasarkan Kepres Nomor 21 Tahun 2004 bagi peradilan agama, peralihan tersebut efektif mulai tahun 2004.

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Ende

Jl. Gatot Subroto, Km 04 Kelurahaan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende - Flores, NTT

Telp: (0381) 21241/                      Fax: (0381) 22430
Website : pa-ende.net,              Webmail:Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.                        Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tautan Aplikasi

SIPP

Komdanas

SIKEP

SIMARI

LPSE

Info Perkara PA Ende

SIPP PA Ende

Jadwal Sidang PA Ende

 

TIM IT Pengadilan Agama Ende @2020

Dalam Mencegah Penyebaran Virus Covid 19 "Pengadilan Agama Ende" Membuka Layanan Konsultasi Via WA Yaitu Tanya Sartika, #PakaiMasker #JagaJarakAman #DiRumahAja