Welcome to Pengadilan Agama Ende, Jalan Gatot Subroto KM 4 Ende Flores NTT, Website ini telah dilengkapi dengan, Auto Teks Reader   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Agama Ende, Jalan Gatot Subroto KM 4 Ende Flores NTT, Website ini telah dilengkapi dengan, Auto Teks Reader Powered By GSpeech
  • SELAMAT DATANG DI PENGADILAN AGAMA ENDE
    Alamat: Jalan Gatot Subroto KM 4 Mautapaga Ende Timur Kabupaten Ende, Flores, NTT. A. Jam Kerja: · Hari Senin s.d Kamis Pukul 08.00 WITA s.d pukul 16.30 WITA · Hari Jum'at pukul 07.30 WITA s.d pukul 17.00 WITA B. Jam Istirahat: · Hari Senin s.d Kamis Pukul 12.00 WITA s.d pukul 13.00 WITA · Hari Jum'at pukul 11.30 WITA s.d pukul 13.00 WITARead more
  • SAMBUTAN KETUA PENGADILAN AGAMA ENDE
    Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Pengadilan Agama Ende mampu menerbitkan informasi bagi masyarakat para pencari keadilan melalui media elektronik yaitu Website Pengadilan Agama Ende. Dalam era keterbukaan kita dituntut untuk memberikan transparansi informasi seluas-luasnya bagi masyarakat baik yang berkaiatan dengan pengelolaan keuangan perkara para pihak pencari keadilan maupun DIPA Pengadilan Agama Ende dan tentunya tupoksi pokok peradilan mengenai perkara (sebatas yang diperbolehkan menjadi konsumsi publik oleh undang-undang)Read more
  • DIREKTORI PUTUSAN
    Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tangungjawabnya. Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.Read more
  • POSBAKUM
    Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukumRead more
  • TUTORIAL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN ACARA SEDERHANA
    Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhanaRead more

Sejarah Singkat

A.      Sejarah Pembentukan

Pengadilan Agama Ende telah ada sejak tahun 1964. Dasar Hukum terbentuknya Pengadilan Agama Ende beserta wewenangnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah diluar Jawa dan Madura dan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Irian Jaya.

Pada awalnya semua pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah yang berada di wilayah Nusa Tenggara di bawah wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Provinsi Surabaya dengan wilayah hukum meliput Indonesia Timur. Kemudian dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syari’ah Provinsi Ujung Pandang yang membawahi seluruh Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah wilayah Indonesia Timur, maka sejak itu pula wilayah hukum pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di Nusa Tenggara secara otomatis berada dalam wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syari’ah Provinsi Ujung Pandang. Bersamaan dengan itu terbentuk pula Mahkamah Syari’ah Nusa Tenggara yang salah satunya adalah Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Ende dengan wilayah yurisdiksi sedaratan Flores dengan ketua pertama Habib Saleh bin Abu Bakar Al Habsyi yang berkedudukan di Ende.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (1) menyatakan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta atas dasar Undang-undang tersebut maka Mahkamah Syari’ah / Mahkamah Syari’ah Provinsi dihilangkan, sehingga hanya memiliki nama Pengadilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama saja.

Sejak Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Ende berada dalam wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggii Agama / Mahkamah Syari’ah Provinsi Ujung Pandang, kesadaran berhukum masyarakat semakin meningkat sehingga peninggkatan itu berbanding lurus dengan  volume perkara dan pekerjaan pada Pengadilan Agama di wilayah Nusa Tenggara pada saat itu maka timbul gagasan untuk memekarkan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang. Gagasan pemekaran tersebut terealisir pada tanggal 28 Oktober 1982 dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1982 yang menetapkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang membawahi seluruh Pengadilan Agama Nusa Tenggara pada empat provinsi yaitu : Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor – Timur, maka mulai Tahun 1982 Pengadilan Agama se – Nusa Tenggara termasuk Pengadilan Agama Ende didalamnya secara yuridis di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Dan kondisi seperti ini berjalan kurang lebih tiga belas tahun. Dalam rangka efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi serta hal-hal lainnya maka dipandang perlu penggagasan untuk pemekaran wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 beserta penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592 yang disahkan oleh presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 April 1995 dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat empat Pengadilan Tinggi Agama dibentuk secara bersamaan yakni masing-masing : 1. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, 2. Pengadilan Tinggi Agama Palu, 3. Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dan 4. Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Pada tanggal 24 Nopember 1995 diresmikan berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan membawahi semua pengadilan Agama secara yuridis meliputi wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor – Timur maka sejak saat itu secara otomatis wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ende berada langsung dibawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Sejak ditetapkanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka pembinaan administrasi dan financial Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Ende yang semula berada di bawah Departemen Agama dialihkan ke Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan lainnya. Dan berdasarkan Kepres Nomor 21 Tahun 2004 bagi peradilan agama, peralihan tersebut efektif mulai tahun 2004.

B.      Dasar Hukum Pembentukan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi Dasar Hukum Terbentuknya Pengadilan Agama Ende beserta wewenangnya adalah :

  • ·         Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah diluar Jawa dan Madura.
  • ·         Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Irian Jaya.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

idardanlenms

011461
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
217
200
1069
9922
1981
2340
11461

Your IP: 54.224.247.42
Server Time: 2018-10-19 14:31:09

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Galeri Kegiatan

Sidang Luar Gedung di Maurole
Eksekusi Rill 2018
Semarak HUT MA ke 73
Sidang Keliling di Pulau Ende
Napak Tilas Pak Dirjen
Penerimaan Sertifikat APM
Diskusi IHAKI
Eksekusi Jilid 4
MoU Posbakum
Pembinaan KPTA NTT

Kami memiliki 87 tamu dan tidak ada anggota online

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech