header banner

1 2 3 4 5 6 7A
             

Ditulis oleh Sarifudin Arba'a, S.Kom on . Dilihat: 57

  • Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi
  • Prosedur Pengaduan
  • Syarat-Syarat dan Mekanisme Mendapatkan Layanan Posbakum
  • SOP Khusus Pelayanan Publik

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

Pengadilan Agama Ende

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin dalam konstitusi, khususnya pada Pasal 28F UUD NRI 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Jaminan dan perlindungan akan hak ini kemudian dijabarkan ke dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan-peraturan pelaksananya. Sebagai badan publik, Mahkamah Agung serta peradilan di bawahnya turut berupaya untuk menjamin transparansi pengelolaan informasi dalam ruang lingkupnya. Upaya ini dinyatakan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Berdasarkan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011, informasi di lingkungan peradilan dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berikut kategori informasi publik dalam SK KMA tersebut, khusus untuk pengadilan pada tingkat pertama.

A. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan, terdiri dari:

  1. Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan, misalnya alamat dan nomor telepon pengadilan, struktur organisasi pengadilan, agenda sidang, prosedur beracara, dan sebagainya.
  2. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat, misalnya hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, tata cara pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan pegawai, dan sebagainya.
  3. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja Pengadilan, misalnya ringkasan daftar aset dan inventaris, ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagainya.
  4. Informasi laporan akses informasi, misalnya jumlah permohonan informasi yang diterima dan ditolak, alasan penolakan permohonan informasi, dan sebagainya.
  5. Informasi lain, misalnya informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

B. Informasi yang wajib tersedia setia saat dan dapat diakses oleh publik, yang terdiri dari:

  1. Informasi umum, misalnya Daftar Informasi Publik;
  2. Informasi tentang perkara dan persidangan;
  3. Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan;
  4. Informasi tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian;dan
  5. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.

C. Informasi yang dikecualikan, misalnya:

  1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
  2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara;
  3. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan, dan sebagainya.

Adapun tata cara menyampaikan permohonan informasi yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Tata cara penyampaian dan prosedur penanganan permohonan informasi dapat dilihat pada infografis berikut.

 

Permintaan Informasi

 

 

Read More

SYARAT DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN :

A.

Disampaikan Secara Tertulis

1.

Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkarnah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertarna apabila disampaikan seeara tertulis oleh Pelapor;

2.

Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian. pengaduan yang tidak menggunak formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;

3.

Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas diMahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor seeara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

B.

Menyebutkan Informasi Dengan Jelas

1.

Untuk mempermudah penanganan dan tindak. lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan seeara jelas informasi mengenai:

a

Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;

b.

Perbuatan yang dilaporkan;

c.

Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan

d.

Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama. alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.

2.

Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

C.

Tata Cara Pengiriman

1.

Pengaduan ditujukan kepada:

a

Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau

b.

Ketua Wakil Ketua Mabkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.

2.

Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

MATERI PENGADUAN

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1.

Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;

2.

Penyalahgunaan wewenang/jabatan;

3.

Pelanggaran sumpah jabatan;

4.

Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tatu peraturan disiplin militer;

5.

Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan- perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;

6.

Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;

7.

Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yan bersifat administratif;

8.

Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat rnerugikan pihak-pihak yan berkepentingan serta masyarakat secara umun.

WEWENANG PENGADILAN AGAMA ENDE (PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)

1.

Pengadilan Tingkat Pertama hanya memiliki kewenangan sebatas menerima pengaduan, dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pedoman ini;

2.

Pengadilan Tingkat Pertama hanya dapat menangani pengaduan yang berkaitan dengan unit kerja atau aparat di pengadilan yang bersangkutan berdasarkan perintah dari Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding atau Pimpinan Mahkamah Agung;

PENGADUAN YANG DITERIMA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA :

1.

Pengadilan Tingkat Pertama meneruskan setiap pengaduan yang diterimanya kepada Pengadilan Tingkat Banding selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima;

2.

Dalam hal suatu pengaduan jelas merupakan kewenangan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Pertama tidak mengetahui di pengadilan dimana Terlapor bertugas, Pengadilan Tingkat Pertama meneruskan pengaduan tersebut kepada Badan Pengawasan dengan tembusan kepada Pengadilan Tingkat Banding, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Ende

A. Secara lisan

  1. Melalui telepon , yakni pada saat jam kerja mulai pukul 
  2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Ende 

B. Secara tertulis

  1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Ende, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faxsimile, atau melalui pos ke alamat kantor di Jl. Gatot Subroto , Kota Ende.
  2. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Ende

  1. Pengadilan Agama Ende akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
  2. Pengadilan Agama Ende akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
  3. Pengadilan Agama Ende akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
  4. Pengadilan Agama Ende hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.
Read More

Syarat-Syarat dan Mekanisme Mendapatkan Layanan Posbakum

Syarat-syarat dan Mekanisme

Syarat

Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan HukumSyarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
  3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

 

Mekanisme Pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum

  • Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
  1. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
  2. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
  3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
  • Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.
Read More

SOP Khusus Pelayanan Publik

logo

 SOP Pengadilan Agama Ende


 

SOP Pelayanan Bagian Kepaniteraan‚Äč

 NO  NAMA SOP  FILE / BERKAS
 1. Penerimaan dan Pendaftaran Perkara pdf_icoDownload
 2. Penerimaan dan Pendaftaran Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK, Verzet, Derden Verzet, Keberatan) pdf_icoDownload
 3. Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan Eksekusi Tanpa Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang pdf_icoDownload
 4. Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan Konsinyasi pdf_icoDownload
 5. Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan Isbat Rukyah Hilal pdf_icoDownload
 6. Penyerahan Produk pdf_icoDownload
 7. Pelayanan Informasi pdf_icoDownload
 8. Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pdf_icoDownload
 9. Pengaduan Masyarakat pdf_icoDownload
 10. Pengembalian Kutipan Akta Nikah pdf_icoDownload

SOP Pelayanan Bagian Kesekretariatan

NO  FORMAT GUGATAN / PERMOHONAN  FILE / BERKAS
 1. Pengelolaan Tata Naskah Dinas pdf_icoDownload
 2. Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan pdf_icoDownload
 3. Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokola pdf_icoDownload
 
Read More

Alamat Kami

Kantor Pa G Map

Kantor Pengadilan Agama Ende


 

Jln. Gatot Subroto, Km 04 Kelurahaan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende - Flores, NTT

Telp: (0381) 21241/                      Fax: (0381) 22430
Website : pa-ende.net,              Webmail:Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.                        Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.


 

Tautan Web PA

PA Kupang

PA Soe

PA Kefamenanu

PA Atambua

PA Waikabubak

PA Waingapu

PA Labuan Bajo

PA Ruteng

PA Bajawa

PA Ende

PA Maumere

PA Lewoleba

PA Kalabahi

PA Larantuka

Info Perkara PA

Tim IT Pengadilan Agama Ende@2021
Selamat Datang di Pengadilan Agama Ende Anda Memasuki Kawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju: Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani